NewsLoker.Com

Lowongan Kerja BUMN, CPNS dan Swasta untuk Lulusan SMP, SMA/SMK, D1, D3, S1, S2 Terbaru dan Terlengkap

Lowongan Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)


Lowongan Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara dibentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara dikota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggungjawab mengenai Keuangan Negara, untuk sementara waktu masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Kota Yogyakarta tetap memiliki Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dalam pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS), berdasarkan Piagam Konstitusi RIS pada tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor), yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, Ketuanya adalah R. Soerasno yang dimulai tanggal 31 Desember 1949. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkanlah Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berganti-ganti menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Di era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk menunjang tugas BPK RI, ia didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;
•    UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
•    UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
•    UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 
VISI
Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.
MISI
1.    Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
2.    Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

TUJUAN STRATEGIS
Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu:
  1. Meningkatkan manfaat dari hasil pemeriksaan dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan
  2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.
NILAI-NILAI DASAR
Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:
Integritas
Kami membangun nilai integritas melalui sikap  jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, keputusan, dan nilai.

Independensi
Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Profesionalisme
Kami membangun nilai profesionalisme dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210
Indonesia
atau kirim ke:
PO BOX 4330 Jakarta 10043
Telepon: (021) 25549000 ekst. 3912
Fax: (021) 57950288
E-mail: ksbhumas@bpk.go.id




Ingin Mendapatkan Informasi Lowongan Kerja Terupdate?

Masukkan Email Anda